Sejumlah partai koalisi pemerintah dikabarkan menyepakati kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Angka tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan ketentuan pemilu sebelumnya yang berada di level 4 persen.

Perubahan besaran tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait evaluasi aturan pemilu.

Dampak dan Risiko Suara Terbuang

Peneliti dari Perludem menilai kebijakan menaikkan ambang batas berisiko memperbesar jumlah suara pemilih yang terbuang.

Pada pemilu sebelumnya, jutaan suara dari partai yang gagal melenggang ke Senayan tidak dapat dihitung menjadi kursi.

Kondisi ini dinilai dapat membuat hasil pemilu kurang mencerminkan representasi pilihan masyarakat secara keseluruhan.

Keuntungan Partai Besar dan Sistem Pemerintahan

Di sisi lain, pengamat menilai kenaikan aturan ini justru memberikan keuntungan bagi partai politik menengah dan besar.

Langkah tersebut juga berpotensi memperkuat sistem presidensial karena konfigurasi kekuatan partai di parlemen menjadi lebih sederhana.

Meski demikian, muncul kekhawatiran bahwa penyederhanaan ini dapat memperkecil ruang bagi perbedaan pandangan politik di parlemen.

Evaluasi Formula dan Penataan Daerah Pemilihan

Peneliti Perludem Iqbal Cholidin menjelaskan bahwa penentuan besaran ambang batas seharusnya didasarkan pada perhitungan yang terukur, bukan semata kompromi politik antar ketua umum partai.

Ia mengingatkan bahwa pada Pemilu 2024 dengan ambang batas 4 persen saja, tercatat ada sekitar 17,3 juta suara yang terbuang dari sepuluh partai yang gagal masuk DPR.

Jika ambang batas tersebut dinaikkan menjadi 5 persen, dikhawatirkan jumlah suara pemilih yang hangus akan semakin membengkak dan merusak prinsip proporsionalitas pemilu.