Dua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan meminta agar perombakan pejabat besar-besaran dibatalkan.

Kebijakan rotasi tersebut sebelumnya dilakukan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengajukan permintaan tersebut.

Bimo menyatakan terdapat nama-nama yang masuk tanpa melalui proses assessment talent management yang semestinya.

Kemunculan sejumlah nama tersebut dinilai memberikan sinyal yang kurang baik bagi pegawai lain yang telah mengikuti ujian.

Para pejabat yang terindikasi tidak memenuhi syarat tersebut rencananya akan dikembalikan ke posisi semula.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih mempelajari proses dan keputusan mutasi yang telah terjadi sebelumnya.

Suahasil juga masih menunggu masukan dari seluruh unit eselon I sebelum mengambil langkah penentuan kebijakan lanjutan.

Di sisi lain, Purbaya menilai keputusan merombak ratusan posisi pejabat tersebut turut memicu pencopotan dirinya.

Purbaya menegaskan pergantian posisi menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.

Proses Penunjukan dan Respons Eks Menkeu

Menurut Suahasil Nazara, penunjukan pejabat di lingkungan kementerian tersebut melibatkan sejumlah tahapan serta dilakukan secara lintas unit organisasi.

Langkah tersebut diperlukan karena terdapat posisi yang membutuhkan koordinasi yang erat antarunit eselon I.

Sementara itu, Purbaya sebelumnya menilai bahwa keputusannya merombak ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu ditengarai menjadi salah satu pemicu pencopotannya.

Meski demikian, ia menepis spekulasi yang menyebut pemecatannya dilatarbelakangi oleh gesekan atau konflik internal dengan anak buahnya.

Purbaya turut menegaskan bahwa pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan penuh presiden setelah menjalankan tugas selama setahun ini.