Badan Legislasi DPR menetapkan target pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria dalam Rapat Paripurna DPR pada 22 September 2026.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menyatakan bahwa pembahasan aturan tersebut dijadwalkan rampung sebelum pelaksanaan rapat kerja pleno pada Senin, 21 September.

Seluruh proses pembahasan akan dikebut hingga akhir pekan apabila belum tuntas pada Jumat guna mengejar lini masa yang sudah ditentukan.

Acara rapat kerja pleno untuk pengambilan keputusan dan penyampaian pandangan mini fraksi diagendakan berlangsung pada Senin, 21 September 2026.

Bob Hasan menegaskan bahwa substansi pengaturan dalam RUU Reforma Agraria berbeda secara mendasar dari Undang-Undang Pokok Agraria.

RUU tersebut dirancang untuk mengakomodasi berbagai persoalan agraria di luar cakupan UUPA, termasuk sektor kehutanan.

Menurut Bob, keberadaan aturan baru ini sangat penting karena banyak sengketa pertanahan selama ini tidak dapat diselesaikan menggunakan ketentuan yang sudah ada sebelumnya.

Regulasi tersebut nantinya mampu menyentuh kawasan di luar cakupan UUPA, seperti sektor kehutanan yang kerap menjadi akar persoalan agraria di berbagai daerah.

Dengan lini masa yang ketat, Baleg berharap seluruh tahapan hingga pengesahan paripurna dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.