Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dibawa ke rapat paripurna.

Pengesahan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam rapat paripurna pada hari Selasa besok.

Rapat pleno tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di kompleks parlemen.

Sejumlah perwakilan pemerintah turut hadir dalam agenda penting pembahasan regulasi tenaga kerja tersebut.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tampak mengikuti jalannya rapat.

Sebanyak delapan fraksi di DPR secara bulat menyatakan persetujuan terhadap draf undang-undang ini.

Panitia Kerja mencatat RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memuat 23 bab serta 313 pasal.

Regulasi baru ini mengatur berbagai hal mulai dari hubungan kerja hingga ketentuan mengenai pengupahan.

Pembentukan RUU ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/ PUU-XXI/2023.

Wakil Ketua Komisi IX Putih Sari menyampaikan bahwa Panja telah berupaya secara maksimal dalam penyusunan regulasi tersebut meskipun masih terdapat kekurangan.

Aturan anyar ini juga mencakup pengaturan khusus terkait tenaga kerja asing di dalam negeri.

MK sebelumnya meminta pembentuk undang-undang segera memisahkan klaster ketenagakerjaan agar terpisah dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi, klaster baru undang-undang ini harus tuntas disahkan paling lambat pada 31 Oktober mendatang.