Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta secara resmi mengajukan usulan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Usulan revisi tersebut disampaikan langsung kepada Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Alasan Beban Kerja dan Kompleksitas Wilayah

Dalam rapat dengar pendapat umum, Ketua Bapemperda Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz mengungkapkan permintaan penambahan kursi anggota dewan.

Pihaknya meminta jumlah kursi DPRD DKI bertambah dari yang sekarang sebanyak 106 kursi menjadi kisaran 180 hingga 220 kursi.

Abdul Aziz menilai beban kerja saat ini terlalu berat karena satu anggota dewan harus melayani sekitar 100 ribu penduduk.

Perbandingan tersebut dinilai jauh lebih besar jika disandingkan dengan wilayah provinsi lain seperti Jawa Barat maupun Banten.

Selain itu, wilayah DKI Jakarta tidak mempunyai anggota DPRD tingkat kabupaten atau kota seperti daerah otonom lain.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menetapkan jumlah kursi DPRD DKI mengikuti aturan pemilu yang berpotensi menurunkan perolehan kursi.

Kapasitas anggota dewan yang berkurang dianggap tidak seimbang dengan berbagai persoalan kompleks di Jakarta.

Permasalahan tersebut mencakup isu transportasi, penanganan banjir, tata ruang, lingkungan hidup, hingga masalah sampah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menambahkan bahwa usulan perubahan ini bertujuan agar aspirasi warga dapat tertampung lebih cepat.

Pihak legislatif daerah berharap revisi undang-undang ini dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional untuk dievaluasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyatakan perlunya pertimbangan mendalam terkait pertumbuhan politik lokal.