DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah memutuskan untuk menunda rapat Badan Anggaran.

Penundaan tersebut dilakukan karena belum ada kejelasan mengenai besaran Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat.

Selain itu, persetujuan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan juga masih belum dipastikan.

Harapan Pertemuan Gubernur dan Menteri Keuangan

Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, menjelaskan bahwa skors rapat diambil untuk menunggu hasil koordinasi lanjutan.

Ia berharap pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta dan Menteri Keuangan mampu memberikan kejelasan anggaran.

Apabila koordinasi membuahkan hasil, rapat Banggar dan komisi dijadwalkan untuk dilanjutkan segera.

Pengurangan Dana Bagi Hasil sebelumnya disebut berdampak pada defisit anggaran sebesar Rp641,66 miliar.

Kondisi ini membuat nilai APBD 2027 berkurang dari Rp82,88 triliun menjadi Rp82,24 triliun.

Pemerintah daerah harus kembali menelaah alokasi belanja jika penerbitan obligasi tidak mendapat lampu hijau.

Sebagai langkah antisipasi, opsi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur disiapkan sebagai alternatif.

Alokasi Belanja dan Komitmen Pemerintah Pusat

Sebelumnya dalam rapat paripurna, Pemprov DKI Jakarta merencanakan total belanja daerah pada RAPBD 2027 sebesar Rp75,04 triliun dengan prioritas sektor pendidikan dan infrastruktur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan bahwa alokasi pendidikan mencapai 20,04 triliun rupiah atau 26,71 persen, sedangkan infrastruktur sebesar 31 triliun rupiah atau 41,43 persen dari total belanja daerah.

Persoalan Dana Bagi Hasil dan transfer dana ke daerah sendiri menjadi sorotan di tengah kebijakan efisiensi serta prioritas program nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kendati demikian, dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026, Presiden Prabowo meminta para kepala daerah untuk tidak risau terkait pemangkasan anggaran dan menjanjikan aliran dana pusat yang lebih besar.