Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan penjelasan mengenai empat Rancangan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pemaparan tersebut mencakup pembentukan dana cadangan daerah serta penguatan kelembagaan BUMD di sektor perbankan, air minum, dan transportasi.

Langkah legislatif ini dirancang demi mendukung pembangunan infrastruktur kota yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Alokasi Dana Cadangan dan Perubahan Badan Hukum BUMD

Ranperda pertama mengatur pembentukan Dana Cadangan Daerah sebesar Rp5,6 triliun yang dialokasikan secara bertahap melalui APBD.

Dana tersebut disiapkan khusus untuk membiayai pembangunan prasarana jangka panjang yang pembiayaannya melampaui satu tahun anggaran.

Selain itu, Perumda Air Minum Jaya diubah bentuk hukumnya menjadi PT Air Minum Jaya Perseroda dengan peningkatan modal dasar.

Penyesuaian kelembagaan ini bertujuan mendukung target cakupan layanan air minum perpipaan seratus persen pada tahun 2029 mendatang.

Penguatan BUMD juga menyasar PT Bank DKI yang berganti nama menjadi PT Bank Jakarta Perseroda dengan peningkatan modal dasar.

Perubahan serupa berlaku bagi PT Transportasi Jakarta yang bertransformasi menjadi PT Transportasi Jakarta Perseroda.

Ruang lingkup usaha transportasi tersebut diperluas hingga tingkat nasional dan internasional dengan penyesuaian modal dasar perusahaan.

Pramono berharap pembahasan keempat Ranperda ini dapat berjalan cermat bersama DPRD untuk meningkatkan pelayanan publik.