Fraksi PDIP di DPR menyatakan sepakat dengan usulan perubahan ambang batas parlemen dari 4 menjadi 5 persen.

Kenaikan angka tersebut dinilai ideal untuk menciptakan efektivitas serta efisiensi kerja di lingkungan parlemen.

Pertimbangan Efektivitas dan Putusan MK

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun menyebutkan bahwa angka tersebut cukup ideal.

Ia juga mengingatkan agar proses perubahan aturan ini tetap merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP, Aria Bima mengungkapkan adanya komunikasi politik yang sedang berjalan.

Bahkan, ia menyebut angka tersebut bisa saja naik hingga 6 persen jika jumlah kursi DPR bertambah.

PDIP juga berharap agar fraksi mereka dilibatkan secara penuh dalam pembahasan RUU Pemilu mendatang.

Pembahasan RUU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Komarudin Watubun menegaskan bahwa partainya secara internal terus mematangkan draf RUU Pemilu. Pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengarahkan agar pembahasan undang-undang ini senantiasa menyerap kehendak masyarakat.

Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Sugiono menyampaikan bahwa kesepakatan menaikkan ambang batas parlemen turut didukung oleh partai lain seperti Golkar dan PKS.

Pertemuan para ketua umum partai koalisi sebelumnya juga membahas poin-poin perubahan ini demi kelangsungan pemilu yang efektif.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah menitipkan lima poin penting dalam amar putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 pada Februari 2024 lalu.

Desain aturan baru ini harus berkelanjutan, menjaga proporsionalitas, serta melibatkan partisipasi publik yang bermakna sebelum Pemilu 2029.