Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mendalami dugaan keterlibatan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid.

Pendalaman itu dilakukan karena empat orang yang diduga sebagai kepercayaan Nusron telah ditetapkan sebagai tersangka.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan tim penyidik masih mengembangkan proses penyidikan ini.

Dalam perkara tersebut, lembaga antirasuah mengamankan belasan orang di wilayah Jabodetabek pada pertengahan September.

Waktu yang singkat membuat penyidik harus menentukan status hukum para pihak melalui gelar perkara secara cepat.

Jurnalis sempat menghubungi nomor telepon Menteri Nusron untuk meminta tanggapan namun belum merespons.

Sikap Istana Terhadap Proses Hukum

Pihak Istana menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur.

Presiden selalu menyerahkan penyelesaian masalah hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan penyidik akan menelusuri aliran uang dari PT Summarecon Agung Tbk.

Aliran dana ratusan juta hingga miliaran rupiah tersebut diberikan kepada sejumlah pihak di kementerian terkait.

Penyidik akan mengikuti aliran uang tersebut untuk melihat apakah berhenti pada orang kepercayaan atau mengalir ke pihak lain.

KPK membuka peluang memeriksa Nusron mengingat sejumlah orang kepercayaannya telah terseret dalam kasus suap.

Pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk patuh terhadap hukum dan membantu proses penegakan hukum.

Empat dari delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan ini diduga adalah orang kepercayaan Nusron.

Para tersangka tersebut meliputi Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, serta Muhammad Fakhry.

Empat tersangka lainnya adalah Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi, Lampri, dan Rizal Pahlevi.