Hubungan antara PDIP dan Presiden ke-7 Joko Widodo dilaporkan semakin menajam.

Pengamat politik Adi Prayitno menyebut ruang komunikasi politik antara kedua belah pihak kini tertutup rapat.

Penilaian tersebut mengemuka menyusul keputusan pemecatan seorang kader PDIP asal Surabaya.

Achmad Hidayat yang menjabat sebagai mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya resmi diberhentikan.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026.

Dokumen tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Pemecatan ini bermula dari langkah Achmad bersilaturahmi ke kediaman Jokowi di Solo pada Juli lalu.

Ia bahkan sempat membuat pernyataan terbuka agar partai mempertimbangkan status keanggotaan Jokowi.

Dewan Pimpinan Pusat menilai tindakan tersebut melampaui kewenangan dan sebagai bentuk pembangkangan.

Namun, Ketua DPP Said Abdullah memberikan penjelasan tambahan terkait sanksi tersebut.

Said menyatakan bahwa sanksi tegas dijatuhkan bukan sekadar karena sowan ke Solo.

Komite Etik dan Disiplin menemukan serangkaian pelanggaran lain yang dilakukan kader tersebut.

Pelanggaran itu mencakup penyalahgunaan wewenang serta penguasaan dokumen partai tanpa izin resmi.