Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak mengorbankan masyarakat yang sedang menghadapi bencana.

Tito merespons wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang berujung pada realokasi APBD wilayah tersebut.

Padahal, wilayah Tapanuli Tengah saat ini masih berada dalam tahap pemulihan pascabanjir.

Tito mengaku telah menemui langsung kedua belah pihak agar DPRD dan pejabat eksekutif bisa bergotong royong.

Ia meminta mediasi ini dilakukan agar perbedaan politik tidak mengganggu operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan warga.

Dalam mediasi tersebut, Tito menegaskan bahwa pejabat eksekutif dan legislatif harus bersatu dalam pemulihan bencana.

Situasi kian mendesak karena sebagian warga harus kembali mengungsi akibat terjadinya banjir susulan.

Presiden sebelumnya telah mencairkan anggaran sebesar Rp123 miliar pada April dan ditambah Rp14 miliar pada Agustus.

Namun, realisasi anggaran tersebut dinilai masih kecil akibat adanya perdebatan panjang dengan pihak DPRD.

Sebelumnya, lima fraksi partai di DPRD Tapteng mendorong pemakzulan terhadap Bupati Masinton.

Kelima partai tersebut adalah Partai NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.

Mereka menilai roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah berjalan tidak optimal serta pengelolaan anggaran tidak profesional.

Juru bicara lima fraksi, Hazmi Arif Simatupang, menyebut pihaknya menemukan dugaan pengelolaan anggaran yang buruk.

Selain masalah anggaran, mereka juga menyoroti penanganan bencana banjir yang dinilai lambat dan bantuan belum maksimal.

Teranyar, DPRD Tapteng akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan wacana pemakzulan terhadap Masinton Pasaribu.

DPRD Tapteng juga telah melaksanakan rapat dengan tim anggaran Pemkab Tapteng agar permintaan mereka diakomodir.

Ada sepuluh poin permintaan DPRD Tapteng yang sempat dipangkas oleh pihak Pemkab Tapteng sebelumnya.

"Sebenarnya pemakzulan kan masih wacana aja situ," kata Ketua DPRD Tapteng dari Fraksi Golkar, Joneri Sihite, pada Jumat (11/9).

Ia menambahkan bahwa proses pemakzulan tersebut masih sangat panjang tahapannya jika memang harus berjalan.

Pertemuan lanjutan ini diharapkan mampu meredakan ketegangan politik demi kepentingan masyarakat luas di Tapteng.