Permohonan kasasi yang diajukan oleh advokat Marcella Santoso resmi ditolak oleh Mahkamah Agung.

Putusan tersebut membuat hukuman penjara selama 15 tahun baginya kini telah berkekuatan hukum tetap.

Perkara bernomor 9819 K/PID.

SUS/2026 ini diadili oleh ketua majelis kasasi Jupriyadi bersama hakim anggota Ainal Mardhiah dan Arizon Mega Jaya.

Keputusan majelis hakim diketok pada Rabu, 2 September 2026.

Perjalanan Hukum dan Rincian Hukuman

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Marcella menjadi 15 tahun penjara.

Ia juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider pidana penjara selama 150 hari.

Selain itu, Marcella diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp21,6 miliar subsider 7 tahun penjara.

Majelis hakim tingkat banding menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyuapan serta tindak pidana pencucian uang.

Kasus ini berkaitan dengan pengurusan vonis lepas perkara ekspor Crude Palm Oil terhadap tiga korporasi besar.

Pada tingkat peradilan sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Marcella Santoso.

Selain Marcella, sejumlah pihak turut terseret dalam pusaran perkara rasuah ini, termasuk advokat Ariyanto Bakri yang juga suami dari Marcella.

Terdakwa lainnya yang turut diadili dalam kasus suap penanganan perkara ekspor minyak sawit mentah ini adalah M Syafei selaku mantan Head of Social Security and License Wilmar Group serta advokat Junaedi Saibih.

Total suap yang digelontorkan untuk mengatur vonis lepas perkara korporasi tersebut mencapai 4 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp60 miliar berdasarkan kurs yang berlaku saat itu.

Dari jumlah tersebut, Marcella bersama suaminya menikmati aliran dana sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat untuk keperluan pribadi.

Sementara itu, sisa uang haram sejumlah 2 juta dolar Amerika Serikat diserahkan kepada mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan M Arif Nuryanta.

Aliran dana suap tersebut kemudian diteruskan kepada majelis hakim yang mengadili perkara korporasi ekspor CPO, yakni Djuyamto, Agam Syarief Baharuddin, serta Ali Muhtarom.

Uang suap itu diberikan agar pengadilan menjatuhkan vonis lepas bagi korporasi Wilmar Group, Musim Mas Group, serta Permata Hijau Group.