Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan cerita mengejutkan terkait perilaku sejumlah korporasi global yang beroperasi di dalam negeri.

Ia mengungkapkan ada pihak asing yang terang-terangan meremehkan regulasi resmi dan menganggap ketentuan hukum dapat diselesaikan dengan pembayaran tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Purbaya saat menghadiri rapat bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Menurut pengakuan Purbaya, korporasi tersebut menilai peraturan yang berlaku di Indonesia tidak berguna karena dianggap mudah diubah.

Pihak perusahaan asing itu bahkan meyakini bahwa segala persoalan hukum dapat selesai cukup dengan melunasi pihak-pihak tertentu.

Menanggapi sikap tersebut, Purbaya menegaskan pemerintah sama sekali tidak akan memberikan toleransi kepada pihak yang melecehkan hukum.

Ia memastikan tindakan tegas bakal langsung diambil meski proses penegakan aturan tersebut berpotensi memicu kegaduhan di publik.

Pemerintah berkomitmen menghantam berbagai praktik lancung yang merugikan kedaulatan hukum dan iklim berusaha di dalam negeri.

Purbaya menekankan bahwa sikap tegas ini tidak bisa ditawar lagi demi menjaga wibawa regulasi ekonomi nasional.

Keterangan itu mengemuka di tengah langkah kementerian dalam membenahi sistem kerja jajaran perpajakan untuk mendongkrak penerimaan negara.

Reformasi cara kerja pengumpulan pajak ini diakui sempat menimbulkan sedikit keributan di internal instansi.

Namun, langkah pembenahan tersebut dinilai mendesak guna menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih adil bagi pelaku domestik.

Pemerintah berharap penataan ulang sistem perpajakan ini mampu mendorong perusahaan lokal agar dapat tumbuh lebih pesat.

Penguatan sektor domestik ini juga diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat luas.