Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk menunda jalannya sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh Silmy Karim.

Penundaan tersebut terpaksa dilakukan karena pihak Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon berhalangan hadir pada hari Senin.

Hakim tunggal Yuliana menyampaikan bahwa agenda persidangan ini akan kembali dilanjutkan pada Senin pekan depan tanggal 21 September.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan konfirmasi bahwa ketidakhadiran tim biro hukum dikarenakan masih memerlukan waktu menyiapkan materi.

Permohonan praperadilan ini didaftarkan oleh Silmy Karim untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan oleh lembaga antirasuah.

Gugatan hukum tersebut tercatat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 163/Pid. Pra/2026/PN Jkt.

Sel.

Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA dan gratifikasi.

Kasus korupsi yang menjerat para tersangka ini terbongkar melalui rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik KPK.

Dalam penanganan perkara rasuah ini, penyidik telah mengamankan sejumlah barang bukti serta menyita aset bernilai fantastis.

Dalam perkara yang merundung mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2026 ini, tercatat ada sejumlah nama lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah.

Para tersangka tersebut meliputi Saffar Muhammad Godam selaku Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 serta Jaya Saputra selaku Direktur Izin Tinggal.

Selain itu, terdapat pula Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji yang menjabat sebagai Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal.