Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar pemerintah mengubah total sistem pengelolaan Makan Bergizi Gratis.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan kasus keracunan yang terus terjadi di berbagai daerah.

Mahfud meminta kontrak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dihentikan secara menyeluruh.

Anggaran program tersebut disarankan agar dialihkan untuk dikelola langsung di tingkat desa.

Pengelolaan berbasis desa dapat dilakukan melalui Koperasi Desa Merah Putih serta dapur sekolah.

Menurut Mahfud, program gagasan Presiden Prabowo Subianto itu tetap dapat berjalan dengan skema penyaluran yang berbeda.

Ia menilai pengelolaan berbasis desa akan jauh lebih mudah diawasi ketimbang sistem saat ini.

Sistem lama dinilai melibatkan terlalu banyak mata rantai yang memperbesar risiko terjadinya masalah pangan.

Persoalan utama pelaksanaan saat ini berada pada beban produksi dapur SPPG yang terlalu besar.

Satu dapur dituntut menyediakan makanan bagi sekitar dua ribu anak setiap hari.

Kondisi tersebut digambarkan seperti orang yang menggelar hajatan setiap hari sehingga sulit menjaga kualitas.

Negara dinilai harus berani mengambil risiko untuk menyelesaikan kontrak yang sedang berjalan.

Mahfud menyebut langkah ini lebih baik daripada menghadapi kerugian besar dan kasus keracunan yang masif.

Proses memasak nantinya bisa dipusatkan langsung di sekolah-sekolah agar distribusi lebih pendek.

Perubahan sistem ini juga diyakini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di pedesaan.

Pelibatan koperasi desa akan membuka lapangan pekerjaan serta sumber pendapatan baru bagi warga.

Selain itu, Mahfud turut menyoroti kinerja Badan Gizi Nasional dalam menjalankan program tersebut.

Ia mengapresiasi Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono sebagai sosok yang bagus dan cekatan.

Kendati demikian, kinerja lembaga tersebut dinilai belum berhasil mengatasi persoalan keracunan.

Masalah utama terletak pada mekanisme kerja lembaga yang terjebak dalam kontrak SPPG.

Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model pengelolaan program makan gratis.