Di tengah wacana seputar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, publik bertanya-tanya soal hak yang diterima wapres bila resmi mundur. Ternyata, fasilitas purnajabatan itu sudah diatur tuntas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Satu hal yang harus diluruskan sejak awal: fasilitas tersebut berlaku setelah pengunduran diri resmi selesai, bukan sejak usulan diajukan. Pembahasan ini merupakan penjelasan aturan di tengah wacana, bukan peristiwa yang sudah terjadi.

Wacana ini mencuat setelah pimpinan DPR menerima usulan terkait Gibran dari 120 anggota DPR dalam bentuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Adapun pengunduran diri wapres mengikuti proses konstitusional dan parlemen yang melibatkan DPR dan MPR.

UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden menjadi payung hukum utama bagi seluruh fasilitas purnajabatan tersebut.

Dari Pensiun 100 Persen sampai Pengawalan

Mantan wakil presiden berhak menerima uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhirnya. Negara juga menyediakan rumah, kendaraan, dan dukungan rumah tangga bagi mantan wapres.

Selain itu, ada perawatan kesehatan untuk mantan wapres dan keluarganya melalui fasilitas negara, lengkap dengan pengamanan dan pengawalan sebagai bagian dari paket purnajabatan.

Penting juga dipahami bahwa seluruh fasilitas itu tidak muncul tiba-tiba karena adanya wacana politik tertentu. UU 1978 sudah lama menjadi kerangka yang menjamin hak mantan presiden dan wakil presiden setelah purna tugas, termasuk jaminan hidup, tempat tinggal, kendaraan, dukungan rumah tangga, perawatan kesehatan bagi diri dan keluarga, serta pengamanan. Hak-hak tersebut melekat pada status purnajabatan dan diberikan negara sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian, sehingga keberadaannya tidak bergantung pada ramainya perbincangan di ruang publik. Yang berubah hanyalah konteks pembahasannya, yang kini dikaitkan dengan usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait Gibran.

Fasilitas setelah lengser ini tentu berbeda dari fasilitas yang lebih luas selama masih menjabat. Mantan Ketua MK, Mahfud MD, dikutip menekankan prosedur mundur harus formal dan sah menurut hukum. Dan tidak ada fasilitas baru atau khusus yang muncul dari pengunduran diri itu sendiri, sebab seluruhnya sudah diatur UU 1978.