Delapan fraksi di DPR kompak mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di balik usulan itu, ada konsekuensi yang menyeret nama sang istri, Selvi Ananda, yang terancam kehilangan jabatan-jabatan yang selama ini melekat padanya.

Usulan bersama delapan fraksi itu dilaporkan pada Selasa, 11 November 2026. Statusnya masih sebatas usulan dan proses di DPR. Gibran belum dimakzulkan, sehingga dampak terhadap Selvi pun masih sebatas kemungkinan, bukan kejadian yang sudah berlangsung.

Forum HMP antara lain mengangkat isu ijazah Gibran. Perwakilan PAN, Sarifudin Sudding, turut menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam forum tersebut.

Dari sisi jumlah dukungan, PKS tercatat paling banyak dengan 28 penandatangan. Berikutnya Demokrat 18 orang, PDIP 14 orang termasuk Adian Napitupulu, PKB 14 orang, Golkar 13 orang, dan Gerindra 11 orang. NasDem disebut mengerahkan seluruh anggota fraksinya, meski jumlahnya tidak disebutkan, sedangkan PAN diwakili Sarifudin Sudding tanpa rincian jumlah penandatangan.

Dua Jabatan yang Melekat pada Istri Wapres

Apabila pemakzulan benar-benar terjadi, Selvi Ananda disebut akan kehilangan jabatan yang melekat pada perannya sebagai istri wakil presiden. Dua jabatan yang dirinci yakni Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) periode 2024–2029 serta Bunda PAUD Nasional.

Dekranas bergerak di bidang pengembangan kerajinan Indonesia, sementara Bunda PAUD berperan dalam pendidikan anak usia dini. Karena kedua jabatan itu melekat pada posisi istri wapres, keduanya dinilai akan gugur otomatis begitu posisi tersebut berakhir.