Wacana pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka ramai dibahas, dan publik pun bertanya-tanya soal fasilitas rumah yang mungkin tetap ia terima sebagai mantan wakil presiden.

Kabar yang beredar menyebut Gibran berniat mundur dan niat itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Akan tetapi, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi pengunduran diri tersebut, dan surat pengunduran diri formal tidak tersaji sebagai fakta yang terkonfirmasi. Karena itu, pembahasan soal fasilitas ini murni hipotetis berdasarkan aturan yang ada.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978. Pasal 8 ayat (1) undang-undang itu menyatakan mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh rumah yang layak dari negara. Pengunduran diri sendiri tergolong sebagai berhenti dengan hormat.

Ketentuan Perpres 52 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 mempertegas bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat menerima satu rumah yang layak, diberikan hanya sekali seumur hidup, lengkap beserta perabotnya. Semua pajak, pengurusan dokumen, dan biaya terkait rumah ditanggung penuh kas negara.

Menariknya, undang-undang tidak menetapkan syarat masa jabatan minimum untuk hak tersebut. Artinya, secara aturan, lamanya menjabat tidak menentukan apakah fasilitas rumah itu diperoleh atau tidak.

Penyediaan Rumah dan Hal yang Belum Diatur

PMK Nomor 120/PMK.06/2022 mengatur cara penyediaannya: membeli tanah dan bangunan, membeli tanah kemudian membangun, atau membangun di tanah milik mantan pejabat itu sendiri. Penyediaan mempertimbangkan standar kelayakan, aspek keamanan Paspampres, dan kemampuan keuangan negara. Dari sisi prosedur, surat pengunduran diri wakil presiden disampaikan ke MPR.