Beredar kabar di media sosial bahwa Kapolri memerintahkan uji forensik ulang ijazah Jokowi. Penelusuran fakta membuktikan kabar itu keliru, karena tidak ada satu pun perintah semacam itu dari Kapolri.

Klaim tersebut beredar lewat unggahan media sosial pada November 2026. Masalahnya, klaim ini memutarbalikkan fakta: pihak yang digambarkan bertindak atas perintah Kapolri sebenarnya adalah pihak yang menuntut uji ulang.

Tuntutan pemeriksaan forensik ulang datang dari kubu Roy Suryo, yang meragukan hasil forensik sebelumnya dan menghendaki pemeriksaan ulang independen. Jadi, desakan uji ulang bukan berasal dari kepolisian, apalagi dari Kapolri.

Di sisi lain, Puslabfor Polri justru sudah memeriksa ijazah itu dalam penyidikan dan menyatakan dokumennya cocok dengan dokumen pembanding, termasuk dokumen di Universitas Gadjah Mada (UGM). UGM pun sebelumnya sudah mengonfirmasi keaslian ijazah Jokowi.

Pernyataan Kapolri di DPR Tidak Menyebut Uji Ulang

Pada rapat Komisi III DPR tanggal 5 November 2026, Kapolri Listyo Sigit Prabowo hanya menyatakan proses hukum berjalan sesuai aturan. Tidak ada perintah uji forensik baru yang keluar dari pernyataannya.

Klaim semacam ini mudah dipercaya karena menyisipkan nama besar tanpa bukti yang bisa diverifikasi. Padahal, memeriksa klaimnya sederhana: cukup telusuri apakah ada rilis resmi kepolisian, catatan rapat DPR, atau pernyataan langsung Kapolri yang memerintahkan uji forensik baru. Hasil penelusuran menunjukkan ketiganya tidak ada. Yang ada justru tuntutan uji ulang dari kubu Roy Suryo dan hasil pemeriksaan Puslabfor yang menyatakan dokumen cocok dengan pembandingnya, dua fakta yang bertolak belakang dengan narasi perintah Kapolri yang beredar.