Komisi III DPR RI meminta agar proses hukum terkait kasus dugaan penipuan investasi pertambangan emas berjalan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku di kepolisian.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan yang menyeret seorang anggota Polri berinisial Kombes F dalam pusaran perkara senilai Rp58,5 miliar.

Desakan Penegakan Hukum Internal

Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Jamil, menyatakan bahwa institusi kepolisian memiliki mekanisme baku dalam menangani laporan masyarakat terhadap personelnya.

Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa keraguan apabila ditemukan indikasi pelanggaran etik maupun pidana.

Kendati demikian, Nasir mengingatkan bahwa laporan yang dilayangkan terhadap Kombes F merupakan persoalan pribadi dan tidak berkaitan langsung dengan institusi Polri.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar upaya mediasi antara pihak-pihak terkait dapat diutamakan guna merealisasikan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.

Bermula dari Tawaran Tambang di Sulawesi Utara

Kasus ini bermula ketika korban asal Malaysia berinisial S melalui kuasa hukumnya, Bagas Pangestu Pribadi, melaporkan Kombes F ke Bareskrim Polri pada Kamis (20/8).

Laporan tersebut teregister secara resmi dengan nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI atas dugaan penipuan serta penggelapan.

Dalam dokumen laporan, terlapor disebut memperkenalkan diri sebagai anggota aktif Polri yang berdinas di lingkungan Mabes Polri untuk meyakinkan korban.

Korban kemudian ditawari proyek investasi pertambangan emas di wilayah Sulawesi Utara dengan janji jaminan keamanan serta pengurusan legalitas yang jelas.

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada pertengahan Mei 2025, korban mulai menyetorkan sejumlah dana investasi secara bertahap kepada pihak terlapor.