Setoran pertama dilakukan pada 22 Mei 2025 dengan menyerahkan sekitar 1.593.021 USDT atau setara dengan Rp26 miliar untuk pendanaan Pit 2 dan Pit 3.

Berikutnya pada rentang 17 hingga 19 Juni 2025, korban kembali menyetorkan dana sekitar Rp13 miliar khusus untuk pengembangan Pit 5 di lokasi tambang tersebut.

Gelontoran dana berlanjut pada awal bulan Oktober 2025 dengan total penyerahan mencapai sekitar Rp19,5 miliar untuk mendanai area Pit 6.

Akumulasi dari seluruh penyerahan modal pokok tersebut membuat total kerugian yang dilaporkan mencapai angka sekitar Rp58,5 miliar.

Persoalan hukum ini mencuat setelah janji legalitas tambang yang dijanjikan rampung dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ternyata tidak kunjung terealisasi.

Situasi tersebut memunculkan kecurigaan bahwa aktivitas pertambangan yang menjadi objek penanaman modal itu terindikasi sebagai pertambangan tanpa izin.