Rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 2027 mendatang kini menghadapi tantangan serius terkait kesiapan pembiayaan.

Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam wadah akhir masa jabatan 2027 mendatangi kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.

Mereka meminta agar penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat desa tersebut memperhitungkan kondisi keuangan pusat, daerah, serta desa.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya telah menerima berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para perwakilan kepala desa.

Menurut Dasco, kemampuan pembiayaan merupakan salah satu aspek penting yang harus dihitung secara cermat sebelum tahapan dimulai.

Ia memastikan masukan tersebut akan segera dikoordinasikan dengan kementerian serta lembaga terkait yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu, perwakilan kepala desa AMJ Indonesia Saifuddin menekankan bahwa prinsip efisiensi anggaran menjadi dasar utama usulan tersebut.

Ia menilai pelaksanaan pemilihan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada setiap tingkatan pemerintahan agar tidak menjadi beban.

Selain persoalan pemilihan, para kepala desa juga menyoroti mekanisme pengisian jabatan kepala desa apabila terjadi kekosongan posisi.

Keterbatasan jumlah aparatur sipil negara dikhawatirkan dapat menimbulkan kendala tersendiri dalam penunjukan penjabat kepala desa.

Pihaknya mengusulkan agar pengalaman mantan kepala desa atau kepala desa yang sedang menjabat bisa dipertimbangkan kembali dalam aturan.