Langkah pemindahtanganan aset negara kembali berlanjut di tingkat legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan restu penuh terhadap rencana penjualan aset militer.

Aset yang dimaksud berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364.

Kapal tersebut tercatat sebagai milik Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut.

Persetujuan penting ini diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-5.

Agenda tersebut masuk dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto memaparkan laporan hasil pembahasan dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa proses ini mengacu pada regulasi perbendaharaan negara.

Pembahasan merujuk pada Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Aturan itu mewajibkan persetujuan DPR untuk pemindahtanganan barang selain tanah atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp100 miliar.

Sebelumnya, permohonan tersebut dikirimkan melalui Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-33/Pres/07/2026.

Surat resmi dari pemerintah itu bertanggal 14 Juli 2026.

Menindaklanjuti surat tersebut, Komisi I langsung menggelar rapat kerja gabungan.

Pertemuan itu melibatkan Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Panglima TNI, serta jajaran Kepala Staf Angkatan pada 27 Agustus 2026.

Dalam forum tersebut, pemerintah dan DPR membahas mekanisme penjualan secara mendalam.

Komisi I akhirnya menyetujui pemindahtanganan aset melalui mekanisme lelang terbuka.

Hasil kerja komisi kemudian dibawa ke Rapat Paripurna.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin langsung proses pengesahan keputusan tersebut.

Rapat Paripurna secara resmi mengesahkan hasil pembahasan Komisi I.

Keputusan ini kini sah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.