Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun guna mendukung program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat.

Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 200 juta penduduk dengan besaran dana pembukaan mencapai Rp50.000 untuk setiap rekening.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa dana untuk program tersebut bersumber langsung dari APBN.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu.

Rekening yang dibuka nantinya akan dikonsolidasikan untuk mendukung berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng sejumlah perbankan termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Masyarakat yang sudah memiliki lebih dari satu rekening dipastikan tetap bisa mengikuti program tersebut.

Pemerintah akan segera menyiapkan pelaksanaan program tersebut dalam waktu dekat bersama pihak terkait.

Mekanisme teknis pelaksanaan masih akan dibahas secara mendalam bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Realisasi anggaran program ini tidak akan langsung dilakukan sekaligus untuk seluruh target penerima.

Pengalokasian dana akan dilakukan secara bertahap dengan besaran yang ditentukan kemudian bersama BI dan OJK.

Dana pembukaan rekening sebesar Rp50.000 tersebut nantinya dapat ditarik serta digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah akan memanfaatkan data kependudukan untuk teknis pembukaan rekening secara otomatis.

Proses otomatis ini dilakukan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemanfaatan data tersebut akan berfokus pada penggunaan Nomor Induk Kependudukan milik warga.

Mekanisme serupa sebenarnya bukan hal yang baru karena bank terkait telah memiliki program pendukung.

Pemerintah sebelumnya juga pernah menjalankan program penyaluran dana langsung dari Menteri Keuangan ke rekening masyarakat.

Regulasi khusus sedang disiapkan oleh pemerintah sebelum program pembukaan rekening massal ini mulai dijalankan.

Regulasi tersebut akan dimasukkan ke dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif setelah pembahasan teknis selesai.

Pemerintah berharap seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan lancar sebelum akhir tahun.