Kementerian Dalam Negeri mendesak sebanyak 26 pemerintah daerah di Tanah Papua agar segera merampungkan berkas administrasi pencairan anggaran.

Langkah tersebut diperlukan demi menghindari potensi penundaan penyaluran dana otonomi khusus tahap berikutnya yang dijadwalkan pada tahun ini.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa pihak pusat sebenarnya sudah dalam posisi siap melayani seluruh pengajuan daerah.

Namun kecepatan realisasi anggaran tersebut kini sepenuhnya bergantung kepada keseriusan masing-masing pemerintah daerah.

Guna mempermudah proses tersebut, pemerintah pusat telah melonggarkan aturan dan persyaratan administrasi yang sebelumnya diwajibkan.

Pemerintah daerah kini tidak lagi harus merampungkan seratus persen pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap sebelumnya.

Para kepala daerah cukup melaporkan pertanggungjawaban dengan realisasi minimal sebesar 50 persen dari anggaran yang diterima.

Selain itu, pemda juga wajib menyertakan laporan kinerja, capaian output, serta laporan penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran.

Puluhan pemda yang tercatat belum mengajukan pencairan tersebut tersebar secara merata di berbagai provinsi baru di wilayah Papua.

Wilayah tersebut mencakup Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, hingga Papua Barat Daya.

Keterlambatan penyaluran anggaran ini dikhawatirkan dapat memberikan dampak langsung terhadap program pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Oleh karena itu, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta segera menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat.

Pengelolaan dana tersebut juga harus mematuhi prinsip lima T meliputi tepat waktu, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil.

Pemerintah pusat pun memastikan kesiapan dalam memberikan pendampingan teknis bagi daerah yang mengalami kendala administratif.