Dana Otsus Papua Tahap II: 26 Pemda Didesak Segera Urus Administrasi
Kementerian Dalam Negeri mendesak sebanyak 26 pemerintah daerah di Tanah Papua agar segera merampungkan berkas administrasi pencairan anggaran.
Langkah tersebut diperlukan demi menghindari potensi penundaan penyaluran dana otonomi khusus tahap berikutnya yang dijadwalkan pada tahun ini.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyampaikan bahwa pihak pusat sebenarnya sudah dalam posisi siap melayani seluruh pengajuan daerah.
Namun kecepatan realisasi anggaran tersebut kini sepenuhnya bergantung kepada keseriusan masing-masing pemerintah daerah.
Guna mempermudah proses tersebut, pemerintah pusat telah melonggarkan aturan dan persyaratan administrasi yang sebelumnya diwajibkan.
Pemerintah daerah kini tidak lagi harus merampungkan seratus persen pertanggungjawaban penggunaan dana pada tahap sebelumnya.
Para kepala daerah cukup melaporkan pertanggungjawaban dengan realisasi minimal sebesar 50 persen dari anggaran yang diterima.
Selain itu, pemda juga wajib menyertakan laporan kinerja, capaian output, serta laporan penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran.
Puluhan pemda yang tercatat belum mengajukan pencairan tersebut tersebar secara merata di berbagai provinsi baru di wilayah Papua.
Wilayah tersebut mencakup Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, hingga Papua Barat Daya.
Keterlambatan penyaluran anggaran ini dikhawatirkan dapat memberikan dampak langsung terhadap program pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Oleh karena itu, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta segera menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat.
Pengelolaan dana tersebut juga harus mematuhi prinsip lima T meliputi tepat waktu, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil.
Pemerintah pusat pun memastikan kesiapan dalam memberikan pendampingan teknis bagi daerah yang mengalami kendala administratif.
Update Terbaru
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






