Selain itu, kasus ini juga bersentuhan langsung dengan citra Indonesia serta kredibilitas di mata masyarakat internasional.

Pintu masuk negara ditegaskan tidak boleh menjadi area bagi praktik korupsi yang mencederai kepercayaan publik.

KPK berkomitmen untuk terus melanjutkan proses penyidikan perkara ini secara profesional dan juga independen.

Sebelumnya, lembaga ini telah menetapkan Silmy Karim bersama tujuh orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Para tersangka lain mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi periode sebelumnya.

Seluruh tersangka saat ini telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK untuk kepentingan penyidikan.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam menangani perkara ini, KPK juga telah mengamankan sejumlah aset bernilai sekitar Rp150 miliar.