Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan tanggapan resmi mengenai permohonan praperadilan yang diajukan oleh Silmy Karim.

Langkah hukum tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya proses penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik.

Permohonan itu berkaitan langsung dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing serta penerimaan gratifikasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak setiap pihak untuk menguji tindakan aparat penegak hukum.

Budi memastikan seluruh rangkaian tindakan penyidikan serta penyitaan telah dijalankan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Penyidik bekerja dengan memperhatikan aspek formil maupun materiil serta memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat.

Permohonan praperadilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 4 September 2026.

Kasus ini telah terdaftar secara resmi di pengadilan dengan nomor perkara 163/Pid. Pra/2026/PN Jkt.

Sel.

Agenda sidang perdana untuk memeriksa permohonan tersebut dijadwalkan akan digelar pada Senin, 14 September 2026.

KPK menegaskan kesiapannya untuk menjelaskan setiap tindakan penyidikan secara objektif dan terbuka di hadapan persidangan.

Lembaga antirasuah tersebut menyatakan tidak ingin proses penegakan hukum dibangun di atas persepsi semata.

KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawal transparansi dari proses hukum yang sedang berjalan.

Perkara yang menjerat Silmy memiliki dimensi kepentingan publik yang kuat karena menyangkut sektor pelayanan.

Pelayanan kepada warga negara asing merupakan bagian dari wajah pelayanan negara yang harus diselenggarakan secara profesional.