Mantan pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan permohonan praperadilan.

Permohonan tersebut diajukan untuk menguji sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penyitaan yang dilakukan oleh lembaga antirasuah.

Dokumen perkara tercatat masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 4 September 2026.

Berdasarkan penelusuran perkara, gugatan tersebut terdaftar secara resmi dengan nomor 163/Pid. Pra/2026/PN Jkt.

Sel.

Klasifikasi perkara yang diuji berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya pelaksanaan penyitaan barang bukti.

Hakim yang ditunjuk untuk menangani permohonan hukum ini bernama Yuliana dengan panitera pengganti Sri Gusliawatni.

Jadwal persidangan perdana telah ditetapkan berlangsung pada Senin, 14 September 2026.

Agenda sidang pertama dijadwalkan mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai.

Hingga saat ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan tanggapan resmi sebagai pihak termohon.

Sebelumnya, lembaga penegak hukum tersebut telah menetapkan Silmy dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka.

Kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing ini turut menyeret sejumlah pejabat imigrasi lainnya.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jejak Kasus dan Jeratan Hukum

Lembaga antirasuah sebelumnya telah menetapkan Silmy Karim beserta tujuh orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing serta penerimaan gratifikasi.

Para tersangka lain yang turut terseret di antaranya Saffar Muhammad Godam, Jaya Saputra, Bagus Bramantyo, Tessar Bayu Setyaji, Ronald Arman Abdullah, Juniadi Sri Priambudi, dan Gusti Bernardiansyah yang kini telah ditahan di Rutan KPK.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik telah menggeledah berbagai lokasi termasuk kantor imigrasi di Jakarta dan Bali serta menyita sejumlah aset senilai sekitar Rp150 miliar.

Kasus rasuah ini sendiri berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan pada awal Juni 2026 dengan mengamankan barang bukti berupa uang tunai, kendaraan, hingga aset kripto.