Jaksa Penuntut Umum KPK membuka Berita Acara Pemeriksaan dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tipikor.

Dokumen BAP tersebut mengungkap adanya aliran dana sejumlah US$271.500 kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Jaksa menanyakan perihal kejelasan aliran dana tersebut kepada saksi Ridwan Kurniawan di ruang persidangan.

Saksi Ridwan Kurniawan menyatakan bahwa aliran dana tersebut dinilai belum klir saat ditanya oleh pihak jaksa.

Ridwan menyebutkan dirinya hanya bertugas mengamplopkan uang dan menyerahkannya kepada Rizky Fisa Abadi.

Daftar Pihak yang Diperkaya dalam Perkara

Berdasarkan dakwaan jaksa, aliran dana terkait kuota haji tambahan ini mengalir ke sejumlah pihak lain.

Beberapa nama yang turut tercantum dalam daftar penerima meliputi Rizky Fisa Abadi, Abdul Muhyi, dan Ridwan Kurniawan.

Selain itu, terdapat puluhan pihak lain serta korporasi yang turut disebut menerima aliran dana dalam perkara ini.

Sidang lanjutan ini menghadirkan sejumlah saksi untuk empat orang terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kasus dugaan korupsi tersebut dilaporkan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp622.090.207.166,41 berdasarkan laporan BPK.

Para Terdakwa dan Kerugian Negara

Ridwan Kurniawan dihadirkan oleh jaksa KPK untuk memberikan keterangan bagi empat orang terdakwa dalam perkara ini.

Para terdakwa tersebut meliputi mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Staf Khusus Yaqut yaitu Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Selain Ridwan, jaksa turut menghadirkan tiga saksi lain dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Saksi-saksi itu adalah Abdul Muhyi selaku Kasi Pendaftaran Haji Khusus tahun 2014-2020, Nila Adulitya Devi dari kalangan swasta, serta Saiful Mujab selaku Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan RI, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga mencapai ratusan miliar rupiah.

Angka kerugian tersebut tercatat sebesar Rp622.090.207.166,41 dan turut mengalir ke puluhan pihak lain serta ratusan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.