Nama seorang anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mendadak menjadi sorotan publik.

Politisi tersebut tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai penerima bantuan sosial.

Klasifikasi bantuan yang mencatut namanya berada pada kategori Desil 4 di wilayah Kabupaten Sleman.

Anggota DPRD DIY tersebut mengaku merasa heran karena tidak pernah mendaftarkan diri.

Ia juga menyatakan tidak pernah menerima program bantuan keluarga harapan maupun jenis bansos lainnya dari pemerintah.

Permintaan agar pemerintah segera melakukan pengecekan ulang data langsung diajukan menyusul temuan tersebut.

Pemutakhiran data dinilai sangat krusial agar penyaluran bantuan bisa tepat sasaran sesuai kebutuhan.

Kesalahan pendataan dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan.

Warga yang memenuhi kriteria berpotensi terlewat, sementara pihak yang tidak layak justru tercantum sebagai penerima.

Persoalan ketidaksesuaian klasifikasi desil serupa sebelumnya juga sempat ditemukan di beberapa daerah DIY.

Kasus lain melibatkan seorang sopir becak motor di Kulon Progo yang sempat masuk dalam kategori Desil 9.

Badan Pusat Statistik kemudian melakukan pemutakhiran sehingga status warga tersebut berubah menjadi Desil 3.

Temuan berbeda juga terjadi pada seorang lansia penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

Warga lansia tersebut justru tercatat masuk dalam kelompok Desil 10 yang menunjukkan tingkat kesejahteraan tinggi.

Dinas Sosial DIY menyatakan pendamping program keluarga harapan akan segera melakukan verifikasi faktual.