Rapat Paripurna DPR RI menetapkan RUU Pengaturan Reforma Agraria sebagai usul inisiatif. Keputusan penting ini diambil pada Selasa, 8 September 2026.

Persetujuan disahkan setelah penyerahan pandangan fraksi-fraksi secara tertulis. Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Peserta rapat secara serempak menjawab setuju ketika dimintai persetujuan. Sehari sebelumnya, DPR telah menggelar rapat maraton bersama pihak pemerintah terkait.

Rapat pembahasan maraton tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kementerian serta pihak kepolisian. Dalam draf rancangan undang-undang, diatur pembentukan sebuah badan khusus.

RUU Pengaturan Reforma Agraria mencakup pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional. Lembaga baru ini nantinya akan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

BRAN bertugas menjalankan penyelenggaraan reforma agraria secara menyeluruh. Tugas tersebut mencakup tahapan perencanaan hingga proses evaluasi akhir.

Selain itu, operasional badan ini juga akan didampingi oleh Dewan Pengawas BRAN. Regulasi ini turut mengatur penataan serta pembatasan penguasaan tanah.

Pengendalian kepemilikan tanah dilakukan melalui penetapan batas minimum dan maksimum. Ketua Panja RUU Ahmad Iman Sukri memaparkan rincian draf tersebut.

Draf RUU Pengaturan Reforma Agraria terdiri dari 16 bab dan 70 pasal. Penyelenggaraan mencakup penentuan lokasi prioritas serta pendaftaran objek dari masyarakat.

Panja berpendapat bahwa rancangan undang-undang ini layak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Proses pembahasan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.