Rapat paripurna DPR RI mengambil keputusan penting terkait status aset militer negara pada Selasa, 08 Sep 2026 10:58 WIB.

Sidang tersebut secara resmi menyetujui rencana penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara.

Keputusan ini diambil setelah pimpinan rapat meminta persetujuan langsung dari seluruh anggota dewan yang hadir di dalam ruangan.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah melakukan pembahasan mendalam dan sepakat meloloskan usulan pemindahtanganan kapal tersebut.

Mekanisme pelepasan aset laut bersejarah ini akan ditempuh melalui proses lelang terbuka yang dinilai paling rasional.

Pihak Kementerian Pertahanan menjelaskan bahwa kapal perang buatan Yugoslavia tersebut sudah berada dalam kondisi tidak layak.

Usia pakai yang telah terlampaui membuat kapal ini tidak lagi memenuhi kualifikasi untuk dioperasikan di perairan.

Pemerintah bahkan telah mencopot seluruh sistem persenjataan yang ada di kapal tersebut sejak tahun 2018 silam.

Kondisi teknis yang tidak lagi memungkinkan membuat kapal ini tidak dapat digerakkan secara mandiri di laut.

Sempat muncul wacana untuk menenggelamkan kapal yang dipesan sejak 1978 itu sebelum akhirnya diputuskan untuk dijual.

Pemerintah meyakini langkah penjualan lewat lelang merupakan opsi terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kapal perang yang dibangun di galangan kapal Uljanik Shipyard di Split, Kroasia, tersebut kini tinggal menunggu proses lelang akhir.

Keputusan penjualan ini menandai babak akhir dari perjalanan panjang salah satu armada laut yang pernah memperkuat pertahanan negara.