Kantor Staf Kepresidenan menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar bekerja secara teliti.

Kelalaian dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang berujung pada keracunan dapat diproses melalui jalur hukum yang berlaku.

Tenaga Ahli Utama KSP Aby Ismawan menyatakan unsur pidana dari kelalaian tersebut akan diusut sesuai ketentuan.

Pernyataan itu disampaikan saat peninjauan langsung di wilayah Yogyakarta pada hari Senin, 7 September 2026.

Setiap pengelola diwajibkan mematuhi seluruh Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kepatuhan terhadap aturan tersebut dinilai sangat krusial guna mencegah insiden keracunan makanan terulang kembali.

Unit layanan yang dilaporkan mengalami masalah kesehatan akan menjalani evaluasi menyeluruh untuk perbaikan layanan.

Aspek higienitas dan kesehatan penerima manfaat merupakan tanggung jawab penuh dari jajaran pengelola.

Kepala satuan layanan kini diwajibkan hadir di lokasi selama proses pengolahan makanan berlangsung.

Kehadiran pimpinan di tempat masak diperlukan untuk mengawasi langsung setiap tahapan operasional.

Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui satuan tugas khusus.

Satgas tersebut disiagakan untuk melakukan langkah penanganan cepat jika ditemukan kendala di lapangan.

Pengawasan Ketat Libatkan Satgas Daerah

Kepala Badan Gizi Nasional sebelumnya juga telah menegaskan bahwa unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan dalam kasus ini akan diusut tuntas.

Pemerintah memastikan bahwa keberadaan tenaga ahli gizi serta kepala satuan pelayanan di lokasi menjadi kunci utama pengawasan higienitas makanan.

Koordinasi lintas instansi terus dioptimalkan agar setiap potensi masalah di lapangan dapat segera ditangani secara terukur oleh satuan tugas yang bertugas.