Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajukan permintaan khusus kepada Kementerian Keuangan agar segera mencairkan anggaran sebesar kurang lebih Rp793 miliar.

Dana tersebut ditujukan untuk mendukung percepatan penanganan pascabencana banjir yang melanda sejumlah kawasan di wilayah Sumatra.

Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam agenda rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung pada Senin, 07 Sep 2026.

Tito menjelaskan bahwa dana tambahan itu sangat dibutuhkan oleh tujuh kementerian dan lembaga yang masih memerlukan sokongan biaya program.

Terdapat total 991 program kerja yang harus segera dieksekusi mengingat pemerintah kini hanya mempunyai sisa waktu sekitar 3,5 bulan.

Meskipun seluruh program di lapangan sudah mulai bergerak, pelaksanaan teknis masih menghadapi sejumlah kendala berarti.

Salah satu hambatan utama yang terjadi di Aceh adalah minimnya ketersediaan bahan material bangunan seperti semen dan besi.

Padahal, pekerjaan fisik di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum bernilai sekitar Rp22 triliun untuk berbagai fasilitas.

Proyek perbaikan tersebut mencakup pembangunan bendungan, jembatan, ruas jalan, pusat kesehatan masyarakat, hingga rumah ibadah.

Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penilaian positif terhadap kinerja jajarannya.

Prabowo menilai respons pemerintah dalam menghadapi bencana alam belakangan ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun lalu.

Pemerintah pusat diklaim mampu menangani situasi darurat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat secara masif.

Pemulihan wilayah terdampak tersebut berhasil diwujudkan berkat pengerahan kekuatan nasional secara optimal dan terpadu.