Pemeriksaan terhadap pimpinan legislatif Kota Bengkulu harus dijadwalkan ulang oleh lembaga antirasuah.

Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto dan Wakil Ketua DPRD Rahmad Widodo tidak memenuhi panggilan penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi ketidakhadiran kedua saksi penting tersebut pada Senin.

Penyidik berencana memanggil kembali kedua pimpinan dewan itu untuk mendalami pengembangan perkara.

Sementara itu, saksi dari pihak swasta Rani Soraya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penyidik mendalami keterangan Rani mengenai dugaan pemberian mobil kepada Anggota DPRD Vinna Ledy Anggraheni.

Pemberian kendaraan dari pihak swasta tersebut diketahui diatasnamakan saudari Rani Soraya.

Saksi dari pihak showroom mobil bernama Irwan Arifin turut hadir memenuhi agenda pemeriksaan penyidik.

Irwan dimintai keterangan seputar pemesanan dan pembayaran satu unit mobil baru oleh pengusaha.

Kendaraan roda empat yang dipesan oleh pengusaha tersebut telah disita oleh tim penyidik.

Sebelumnya, KPK juga telah menyita sebuah rumah mewah berlokasi di Jakarta Selatan.

Rumah mewah dan satu unit mobil tersebut disita dari Vinna Ledy Anggraheni.

Vinna Ledy diduga menerima sejumlah aliran dana dari proyek Dinas PUPR Kota Bengkulu.

Aliran dana yang diterima politisi tersebut juga berasal dari pihak swasta.

Seluruh barang bukti berkaitan erat dengan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap.

Kasus ini merupakan pengembangan korupsi pengadaan barang dan jasa di Rejang Lebong.

Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

Penyidik KPK terus mengumpulkan barang bukti lewat penggeledahan di berbagai lokasi.

Uang tunai senilai Rp4 miliar turut ditemukan dan disita dari rumah Kepala Dinas PUPR.

KPK menggunakan Sprindik umum dalam menangani perkara rasuah di lingkungan pemerintah kota.