Tim Advokasi Untuk Demokrasi memberikan kritikan tajam terhadap putusan banding pengadilan militer.

Perkara tersebut berkaitan dengan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus.

Berdasarkan vonis banding Nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko dijatuhi hukuman 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Sementara itu, terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi mendapatkan vonis hukuman selama 2 tahun penjara.

Majelis hakim dalam putusan banding itu turut membatalkan pidana tambahan berupa pemecatan terhadap kedua terdakwa.

TAUD menilai putusan banding tersebut memperlihatkan pola pemidanaan yang tidak berpihak kepada korban.

Alasan Majelis Hakim dan Sorotan TAUD

Perwakilan TAUD, Jane Rosalina, menyampaikan pandangannya saat melakukan konferensi pers di depan Mahkamah Agung.

Majelis hakim mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikologi dan status terdakwa yang bukan merupakan seorang residivis.

Pertimbangan lain mencakup pengakuan atas perbuatan, kondisi keluarga, serta ketidakhadiran korban dalam persidangan tingkat pertama.

TAUD menilai pertimbangan tersebut justru mengabaikan beratnya kejahatan serta dampak yang ditanggung oleh korban.

Ketidakhadiran korban dalam persidangan seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban pelaku.

Kondisi kesehatan korban yang harus menjalani perawatan intensif menjadi alasan utama ketidakhadiran tersebut di persidangan.

Dokter spesialis mata telah menerangkan bahwa paparan air keras menyebabkan kerusakan sel punka forea mata kanan sebanyak 40 persen.

Korban juga telah menjalani berbagai rangkaian operasi mata serta bedah plastik akibat luka bakar serius di tubuhnya.

Koalisi masyarakat sipil mendesak lembaga penegak hukum untuk segera menyikapi putusan banding tersebut secara serius.