Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan obligasi daerah.

Purbaya menilai langkah tersebut sah dilakukan jika memang dirasa dibutuhkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kendati mempersilakan, Purbaya mempertanyakan urgensi penerbitan surat utang senilai Rp3,5 triliun tersebut.

Ia memandang Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah memiliki uang yang sangat banyak.

Kementerian Keuangan memastikan akan mempelajari lebih lanjut rencana penerbitan obligasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pramono Anung sebelumnya menyinggung agar pemerintah pusat mengembalikan porsi Dana Bagi Hasil milik Jakarta.

Purbaya menegaskan pemangkasan Dana Bagi Hasil dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Purbaya mengungkap rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi tidak mendesak saat sarasehan ekonomi.

Pemerintah pusat bakal sangat berhati-hati dalam memberikan izin penerbitan surat utang oleh pemerintah daerah.

Langkah kehati-hatian itu dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko gagal bayar yang berujung pada krisis fiskal.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kebutuhan pembangunan Ibu Kota yang besar membuat pihaknya menempuh jalur obligasi.

Pramono menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemangkasan.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo membantah Jakarta menerbitkan obligasi karena kekurangan uang.

Prastowo menyebut Jakarta membutuhkan obligasi karena harus mengelola neracanya secara lebih cerdas.