Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengambil keputusan tegas dengan mencoret proyek pengadaan perangkat LED.

Nilai proyek pengadaan perangkat pencahayaan tersebut mencapai sekitar Rp535 miliar.

Keputusan pembatalan diambil karena pengadaan tersebut tidak tercantum dalam pagu anggaran resmi.

Selain itu, Sudaryono menilai perangkat tersebut tidak memiliki urgensi kebutuhan yang jelas bagi lembaga.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Sudaryono di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI.

Langkah koreksi ini dilakukan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran negara berorientasi pada manfaat nyata.

Ia menegaskan bahwa dana yang dikelola merupakan uang rakyat yang setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan.

Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk menghindari praktik pengadaan barang yang tidak mendesak.

Selain membatalkan proyek perangkat LED, lembaga ini juga menjalankan efisiensi program secara masif.

Pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis yang awalnya mencapai Rp268 triliun mengalami penyesuaian.

Setelah proses efisiensi berjalan, total anggaran program tersebut terpangkas menjadi sekitar Rp229 triliun.

Total efisiensi anggaran yang berhasil dicatatkan mencapai sekitar Rp39 triliun.

Langkah penghematan ini salah satunya bersumber dari proses pemutakhiran data penerima manfaat.

Jumlah sasaran penerima awal yang tercatat sebanyak 63 juta orang mengalami penurunan.

Angka penerima manfaat turun menjadi sekitar 56 juta orang setelah validasi ulang.

Penurunan jumlah tersebut terjadi karena ditemukan data ganda serta penerima yang belum terakomodasi.

Badan Gizi Nasional juga menarik akun virtual dari 414 dapur yang tercatat di sistem namun belum beroperasi.

Kebijakan penarikan tersebut berhasil mengembalikan dana sekitar Rp311 miliar ke kas negara.

Pihak lembaga menyatakan masih akan terus menyisir pos anggaran untuk mencari celah efisiensi lanjutan.

Proyeksi anggaran untuk tahun 2027 bahkan berpotensi berada di bawah angka Rp200 triliun.

Rencana penyesuaian target tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan.

Pimpinan Badan Gizi Nasional memastikan tidak akan ada program pengadaan yang mengada-ada ke depan.