Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp825,28 miliar dari penanganan wajib pajak bermasalah.

Penerimaan tersebut berasal dari penanganan wajib pajak di sektor besi dan baja.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan ada 38 wajib pajak sektor besi dan baja yang masuk dalam berbagai tahapan penanganan.

Penanganan itu dilakukan melalui fungsi pengawasan, pemeriksaan, pendalaman data, case building, hingga Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Dari penanganan 38 wajib pajak tersebut, telah diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp326,6 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp224,19 miliar dari pengungkapan ketidakbenaran pemeriksaan bukti permulaan.

Selain itu, terdapat Rp96,08 miliar dari pembayaran fungsi pengawasan serta Rp6,33 miliar dari fungsi pemeriksaan.

Pengembangan Rantai Transaksi

Direktorat Jenderal Pajak tidak berhenti pada 38 wajib pajak tersebut dalam melakukan penelusuran.

Petugas turut menelusuri pihak yang memiliki keterkaitan atau menjadi lawan transaksi dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengembangan rantai transaksi mencakup 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026.

Kelompok tersebut menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp380,50 miliar bagi negara.

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 wajib pajak lainnya menyumbang penerimaan sebesar Rp118,18 miliar.

Total penerimaan dari pengembangan di luar 38 wajib pajak tersebut mencapai angka Rp498,68 miliar.

Jika digabungkan dengan kelompok pertama, total penerimaan dari rangkaian penanganan sektor besi dan baja mencapai Rp825,28 miliar.

Bimo menyatakan bahwa jumlah tersebut belum mencerminkan keseluruhan potensi penerimaan yang ada.

Proses pengawasan, pemeriksaan, pendalaman, serta penegakan hukum masih berlangsung pada sejumlah wajib pajak.

Petugas menemukan sejumlah pola ketidakpatuhan dalam penanganan wajib pajak sektor besi dan baja.