Salah satu pola berupa penjualan yang tidak dilaporkan sebagaimana mestinya tanpa penerbitan faktur pajak.

Kondisi itu menyebabkan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dipungut menjadi tidak tercatat.

Petugas juga mendapati penggunaan rekening pihak lain atau nominee dalam transaksi.

Pola tersebut membuat aliran pembayaran tidak tercermin secara utuh dalam pembukuan wajib pajak.

Terdapat pula pola pembayaran langsung dari pelanggan kepada pemasok dengan wajib pajak berperan sebagai perantara.

DJP menemukan penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya.

Praktik tersebut dipakai untuk membentuk atau mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak semestinya.

Meski demikian, Bimo menegaskan temuan tersebut tidak berarti seluruh pelaku usaha sektor besi dan baja melakukan pelanggaran.

Setiap wajib pajak tetap ditangani berdasarkan data, fakta, serta bukti masing-masing.