Kementerian Keuangan berhasil mengumpulkan total penerimaan pajak sebesar Rp825,28 miliar dari rangkaian penanganan kasus perusahaan di sektor besi dan baja.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat ada 38 wajib pajak sektor besi dan baja yang telah berada dalam berbagai tahapan penanganan hukum.

Penanganan tersebut mencakup pengawasan, pendalaman data, case building, hingga Pemeriksaan Bukti Permulaan sesuai tingkat risiko masing-masing.

Dari kelompok 38 wajib pajak itu, negara memperoleh penerimaan pajak sebesar Rp326,60 miliar dari berbagai fungsi penindakan.

Penerimaan tersebut paling besar berasal dari pengungkapan ketidakbenaran dalam proses Pemeriksaan Bukti Permulaan sebesar Rp224,19 miliar.

Selain itu, pembayaran melalui fungsi pengawasan menyumbang Rp96,08 miliar serta fungsi pemeriksaan menyumbang Rp6,33 miliar.

Pengembangan Penelusuran Rantai Transaksi Pajak

Direktorat Jenderal Pajak tidak berhenti pada 38 wajib pajak tersebut dan terus mengembangkan penelusuran rantai transaksi terkait.

Pengembangan terhadap 485 wajib pajak untuk tahun pajak 2021-2026 menghasilkan penerimaan pajak tambahan sebesar Rp380,50 miliar.

Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap 20 wajib pajak sektor besi dan baja lainnya turut menghasilkan penerimaan sebesar Rp118,18 miliar.

Total penerimaan dari pengembangan di luar 38 wajib pajak utama tersebut mencapai angka Rp498,68 miliar.

Potensi kewajiban perpajakan dinilai masih bisa bertambah karena proses pengawasan dan penegakan hukum masih terus berjalan.

Modus ketidakpatuhan yang ditemukan meliputi penjualan yang tidak dilaporkan tanpa penerbitan Faktur Pajak.

Pelaku juga menggunakan rekening pihak lain atau nominee agar aliran pembayaran tidak tercermin secara utuh dalam pembukuan.

Ada pula praktik penerbitan Faktur Pajak fiktif yang tidak didasarkan pada transaksi sebenarnya untuk mengkreditkan Pajak Masukan.