Keluarga Perkawinan Campuran Melalui Tangan Ibu menyerahkan rekomendasi kebijakan baru.

Organisasi tersebut mendorong penerapan skema yang dinamakan 18+10.

Skema itu ditujukan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda untuk menentukan kewarganegaraan mereka.

Ketua KPC Melati, Rinawati Prihatiningsih, menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Skema tersebut memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pilihan kewarganegaraan sejak usia 18 tahun hingga paling lambat usia 28 tahun.

Perpanjangan masa pilihan dinilai perlu agar anak dapat mengambil keputusan berdasarkan kematangan hidup.

Formula itu diharapkan memberi kesempatan menyelesaikan pendidikan serta membangun kemandirian.

Pihak pengusul menegaskan bahwa skema tersebut bukanlah tuntutan kewarganegaraan ganda tanpa batas.

Anak tetap diwajibkan menentukan satu kewarganegaraan yang sah.

Batas waktu yang lebih realistis diperlukan untuk keputusan yang berdampak permanen.

Banyak anak pada usia tersebut masih menempuh pendidikan tinggi atau memulai karier.

Mereka juga dinilai belum memiliki kepastian penuh mengenai negara tempat membangun kehidupan.

Negara diminta memberikan pemberitahuan aktif sebelum batas waktu pemilihan berakhir.

Ketentuan saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Pengamanan Status Hukum dan Pemberitahuan Aktif

Organisasi tersebut juga menyoroti Pasal 52 dalam draf RUU Kewarganegaraan yang mengatur jalur permohonan untuk memperoleh kembali status WNI.

Mekanisme itu dinilai berfungsi sebagai jaring pengaman bagi anak yang kehilangan status WNI setelah melewati batas waktu.

Kendati demikian, KPC Melati menilai bahwa pencegahan melalui sistem yang lebih manusiawi tetap jauh lebih efisien.

Anak yang terkendala prosedur atau tidak menerima pemberitahuan seharusnya tidak disamakan dengan pihak yang secara sadar memilih kewarganegaraan asing.

Pemerintah didorong untuk membangun sistem pemberitahuan yang aktif dan berulang sebelum tenggat berakhir agar tidak ada anak kehilangan status kewarganegaraan akibat kendala administratif semata.