Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum bagi anak-anak pekerja migran.

Sebanyak 1.512 anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia secara resmi memperoleh penegasan status kewarganegaraan.

Langkah strategis ini melibatkan sinergi lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan administratif di luar negeri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa proses penetapan ini dilaksanakan pada empat titik wilayah.

Wilayah tersebut mencakup Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, serta Johor Bahru secara terkoordinasi.

Ketiadaan status kewarganegaraan selama ini menjadi kendala serius dalam pemenuhan hak dasar anak.

Tanpa dokumen resmi, mereka kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

Penegasan status ini sekaligus membuka akses perlindungan hukum yang memadai ketika anak berhadapan dengan masalah.

Selain penyerahan dokumen, rangkaian kegiatan diisi dengan program dialog langsung bersama para pekerja.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto turut hadir memperkuat komitmen pelayanan negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan pentingnya pemulihan dokumen kependudukan.

Perlindungan maksimal ini dijalankan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Sinergi Lintas Kementerian dan Ruang Dialog bagi Pekerja Migran

Pelaksanaan program kolaboratif ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga berdialog langsung dengan sekitar 300 pekerja migran dalam program Pasti Ada Solusi di Kantor KBRI di Kuala Lumpur.

Kegiatan dialog tersebut turut diikuti oleh Menteri P2MI Mukhtarudin dan Menteri Imipas Agus Andrianto, sementara perwakilan dari Kemendagri dan Kemenlu turut hadir secara langsung maupun virtual.

Pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai pengaduan, persoalan, serta pertanyaan secara langsung maupun daring.

Komitmen bersama lintas kementerian ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata sekaligus melakukan sinkronisasi seluruh peraturan terkait pekerja migran di luar negeri.