Status WNI Resmi Ditegaskan untuk Ribuan Anak PMI di Malaysia
Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dalam memberikan kepastian hukum bagi anak-anak pekerja migran.
Sebanyak 1.512 anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia secara resmi memperoleh penegasan status kewarganegaraan.
Langkah strategis ini melibatkan sinergi lintas kementerian untuk menyelesaikan persoalan administratif di luar negeri.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa proses penetapan ini dilaksanakan pada empat titik wilayah.
Wilayah tersebut mencakup Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, serta Johor Bahru secara terkoordinasi.
Ketiadaan status kewarganegaraan selama ini menjadi kendala serius dalam pemenuhan hak dasar anak.
Tanpa dokumen resmi, mereka kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.
Penegasan status ini sekaligus membuka akses perlindungan hukum yang memadai ketika anak berhadapan dengan masalah.
Selain penyerahan dokumen, rangkaian kegiatan diisi dengan program dialog langsung bersama para pekerja.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto turut hadir memperkuat komitmen pelayanan negara.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan pentingnya pemulihan dokumen kependudukan.
Perlindungan maksimal ini dijalankan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sinergi Lintas Kementerian dan Ruang Dialog bagi Pekerja Migran
Pelaksanaan program kolaboratif ini melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga berdialog langsung dengan sekitar 300 pekerja migran dalam program Pasti Ada Solusi di Kantor KBRI di Kuala Lumpur.
Kegiatan dialog tersebut turut diikuti oleh Menteri P2MI Mukhtarudin dan Menteri Imipas Agus Andrianto, sementara perwakilan dari Kemendagri dan Kemenlu turut hadir secara langsung maupun virtual.
Pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan berbagai pengaduan, persoalan, serta pertanyaan secara langsung maupun daring.
Komitmen bersama lintas kementerian ini diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata sekaligus melakukan sinkronisasi seluruh peraturan terkait pekerja migran di luar negeri.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






