Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan aturan peralihan pengawasan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Ketentuan tersebut direncanakan akan terbit secara resmi pada tanggal 17 September 2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa ketentuan tersebut dituangkan langsung dalam Peraturan OJK.

Pada tanggal yang sama, OJK juga berencana menerbitkan aturan khusus yang mengatur operasional BMKS.

Penyusunan regulasi tersebut kini sedang berjalan di internal lembaga pengawas keuangan.

Friderica menyatakan pihaknya belum dapat memerinci jenis mineral serta komoditas yang nantinya diperdagangkan.

OJK masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden yang menjadi dasar penetapan komoditas strategis.

Setelah regulasi presiden tersebut keluar, OJK baru bisa melakukan pengaturan lebih lanjut.

Bursa Mineral ditargetkan mulai beroperasi sebagai bursa tunggal dan bersifat wajib pada tanggal 1 Januari 2027.

Melalui skema tersebut, transaksi komoditas strategis termasuk produk pertambangan dan kelapa sawit akan diarahkan melalui satu bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK, Sarjito menjelaskan bahwa model bursa tunggal dipilih untuk membangun pasar yang lebih efisien.

Penerapan sistem tunggal ini juga bertujuan memperkuat likuiditas serta kepercayaan pelaku pasar domestik maupun global.

Penerapan bursa tunggal tersebut dipastikan berdampak pada pelaku pasar yang selama ini menjalankan perdagangan melalui berbagai mekanisme.

Evaluasi terhadap pelaku pasar dapat dilakukan seiring proses transisi menuju operasional BMKS.

Transaksi yang telah berjalan sebelumnya akan tetap diperhitungkan dalam proses transisi tersebut.

Sarjito menyebutkan bahwa masa peralihan harus berjalan mulus tanpa ada transaksi yang menggantung.

OJK juga membuka kemungkinan dilakukannya evaluasi ulang terhadap pelaku maupun pengelola bursa.

Langkah evaluasi tersebut mencakup pelaksanaan kembali fit and proper test untuk mencegah praktik perdagangan yang tidak sesuai aturan.

Kewajiban bertransaksi melalui bursa ini akan berlaku sejak bursa resmi beroperasi.