Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan belum menerima naskah final Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi secara resmi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan bahwa pemerintah belum dapat melakukan penelaahan mendalam terkait rencana pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi.

Wacana pembentukan badan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pemerintah masih harus memastikan versi naskah mana yang telah disetujui DPR sebelum merumuskan masa transisi serta pembagian peran bersama satuan kerja yang ada saat ini.

Dalam draf yang beredar, badan baru itu direncanakan memegang kuasa pertambangan hulu migas dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Selain itu, rancangan aturan tersebut turut memuat rencana pembentukan Dana Migas guna mendukung eksplorasi wilayah terbuka, pembangunan infrastruktur, serta riset.

Perubahan kelembagaan ini juga memunculkan sorotan dari kalangan legislatif terkait potensi konflik kepentingan dalam pemisahan fungsi regulator dan operator.

Pertanyaan Strategis Soal Fungsi Regulator dan Operator

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto sebelumnya sempat meminta pemerintah agar memastikan pembentukan BUK Migas tidak memunculkan tumpang tindih tata kelola.

Pertanyaan mendasar yang diajukan menyangkut opsi transformasi SKK Migas dengan tambahan kapasitas operator atau memperkuat Pertamina dengan fungsi regulator.

SKK Migas selama ini memiliki rekam jejak dalam mengawasi aktivitas hulu tanpa menjalankan operasi secara langsung di lapangan.

Sebaliknya, PT Pertamina telah lama bertindak sebagai operator utama, sehingga pemberian wewenang regulasi dikhawatirkan memicu benturan kepentingan.

Pemerintah sendiri menegaskan baru akan membedah secara utuh seluruh poin krusial tersebut setelah naskah resmi dari parlemen berada di tangan eksekutif.