Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026 menjadi sorotan penting setelah target pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD mengalami penurunan.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Barat dalam rapat paripurna beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi.

Rapat paripurna ini diselenggarakan di Bandung pada Selasa (1/9/2026) sebagai tindak lanjut dari penyampaian nota pengantar gubernur.

Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa menjelaskan bahwa pembacaan pandangan umum seluruh fraksi diwakili oleh Fraksi NasDem demi efisiensi waktu.

Sementara itu, fraksi-fraksi lain memilih untuk menyerahkan dokumen pandangan umum mereka secara langsung kepada pimpinan dewan.

Agenda berikutnya dari rangkaian pembahasan ini adalah mendengarkan jawaban gubernur terhadap pandangan umum yang telah disampaikan.

Tahapan jawaban gubernur tersebut dijadwalkan akan berlangsung dalam rapat paripurna lanjutan pada tanggal 4 September 2026.

Bendahara Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Sri Wahyuni Utami mengungkapkan bahwa kondisi fiskal menjadi perhatian utama lembaganya.

Penurunan target pendapatan di tengah kebutuhan belanja yang tetap tinggi dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah.

Berdasarkan data yang disampaikan, target pendapatan daerah mengalami penurunan dari semula Rp30,12 triliun menjadi Rp27,85 triliun.

Angka penurunan tersebut mencapai Rp2,27 triliun atau setara dengan persentase penurunan sebesar 7,52% pada tahun anggaran berjalan.

Penurunan juga tercatat terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah PAPBD 2026.

Target PAD turun dari posisi Rp19,52 triliun menjadi Rp17,95 triliun atau berkurang sekitar Rp1,57 triliun.

Selain itu, pendapatan transfer daerah turut mengalami koreksi negatif sebesar Rp689,29 miliar atau sekitar 6,52%.