Roy Suryo memberikan keterangan terkait gugatan praperadilan kelima yang diajukannya dalam perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo.

Ia menegaskan bahwa permohonan hukum tersebut sudah terdaftar di pengadilan sebelum aturan dari Mahkamah Agung resmi diterbitkan.

Urutan waktu pendaftaran menjadi sorotan utama karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2026 baru dikeluarkan tanggal 18 Agustus 2026.

Sementara itu, gugatan praperadilan kelima yang diajukan oleh pihak Roy Suryo tercatat sudah masuk terlebih dahulu ke pengadilan.

Proses pemanggilan terhadap para pihak yang bersangkutan juga telah berjalan setelah permohonan tersebut resmi didaftarkan.

Surat panggilan dan pemberitahuan proses praperadilan telah diundangkan kepada para termohon pada tanggal 21 Agustus 2026.

Sejumlah pihak termohon dan turut termohon bahkan telah menerima pemberitahuan tersebut secara resmi beserta tanda terimanya.

Pihak Kejaksaan dan Kementerian Keuangan tercatat telah menerima dokumen pemberitahuan tersebut pada tanggal 23 Agustus 2026.

Mahkamah Agung sendiri menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2026 sebagai pedoman bagi pengadilan dalam menangani perkara.

Aturan tersebut mengatur mekanisme pemeriksaan ketika permohonan praperadilan diajukan bersamaan dengan perkara pokok.

Penerbitan SEMA tersebut berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemeriksaan pokok perkara tidak dapat diselenggarakan selama proses pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Namun, apabila permohonan diajukan setelah perkara pokok dilimpahkan, permohonan tersebut tidak menghalangi jalannya pemeriksaan pokok perkara.