Pemerintah saat ini tengah memburu potensi penerimaan negara dari sektor industri baja nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pihaknya memegang daftar 40 perusahaan baja.

Dari puluhan entitas tersebut, tercatat baru satu perusahaan yang selesai menjalani proses pemeriksaan.

Kementerian Keuangan memperkirakan total potensi penerimaan dari daftar tersebut mencapai kisaran Rp4 triliun hingga Rp5 triliun.

Langkah penagihan ini merupakan bagian dari upaya ekstensifikasi perpajakan untuk memperluas basis pendapatan negara.

Potensi penerimaan dari satu perusahaan saja bahkan dilaporkan dapat menyentuh angka sekitar Rp1 triliun dalam rentang waktu tiga tahun.

Adapun jenis kewajiban yang sedang dikejar meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta aktivitas impor.

Purbaya juga menyoroti adanya sejumlah permasalahan dalam kegiatan impor yang sebelumnya belum pernah ditangani secara serius.

Kementerian Keuangan kini sudah menghitung besaran utang pajak yang wajib dibayarkan oleh pihak terkait.

Selain berfokus pada perusahaan, penertiban juga diarahkan kepada dugaan praktik kecurangan di internal institusi pajak.

Operasional perusahaan selama puluhan tahun tanpa terdeteksi mengindikasikan keterlibatan oknum internal.

Purbaya memastikan bahwa tindakan tegas berupa pemecatan akan segera dijatuhkan kepada pegawai yang terbukti bermain.

Kementerian Keuangan telah mengantongi gambaran terkait pihak-pihak yang diduga terlibat dalam permainan di sektor perpajakan tersebut.

Langkah tegas penagihan utang pajak serta pembersihan internal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor baja secara menyeluruh.