Prajurit dari Kodam Jaya dikerahkan untuk membantu Polda Metro Jaya dalam mengamankan aksi unjuk rasa di depan kompleks DPR/MPR.

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyampaikan pengamanan ini bertujuan agar penyampaian aspirasi berjalan lancar.

Kehadiran aparat gabungan tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah masuknya kelompok penyusup yang berpotensi mengaburkan tujuan aksi.

Fokus Pengamanan dan Tuntutan Massa

Sejumlah elemen masyarakat yang salah satunya berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dijadwalkan menyuarakan berbagai tuntutan di Jakarta.

Mereka mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset serta penerapan hukuman maksimal termasuk pidana mati bagi para koruptor.

Sebanyak 18.504 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berpusat di beberapa titik di wilayah Jakarta Pusat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Reynold EP Hutagalung menegaskan bahwa pengamanan kali ini mengedepankan pendekatan humanis.

Petugas di lapangan dilaporkan tidak membawa senjata api maupun senjata tajam dalam melayani masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

Penyekatan di Wilayah Penyangga

Di luar wilayah Jakarta, jajaran kepolisian melakukan penyekatan guna mencegah massa bergabung langsung ke lokasi demonstrasi.

Polresta Tangerang menerjunkan sekitar 200 personel gabungan untuk melakukan patroli dan penyekatan di sejumlah jalur perbatasan.

Langkah preventif tersebut difokuskan untuk mengantisipasi keikutsertaan pelajar SMP maupun SMA dalam pergerakan massa ke Jakarta.

Kepala Bagian Operasional Polresta Tangerang Kompol Raden Mochammad Sofian menyebut titik rawan meliputi jalur perbatasan dan stasiun.

Mabes TNI sebelumnya menyatakan kesiapan institusi pertahanan untuk membantu perkuatan pengamanan atas permintaan pihak kepolisian.