Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah membacakan putusan sela terkait perkara dugaan rasuah kuota haji.

Sidang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 tersebut menghasilkan keputusan menolak perlawanan hukum yang diajukan oleh pihak penasihat hukum terdakwa Yaqut Cholil Qoumas.

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani menyatakan bahwa perlawanan dari advokat terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Dengan ditolaknya perlawanan tersebut, maka rangkaian proses hukum ini akan langsung melanjutkan agenda persidangan ke tahap pembuktian pokok perkara.

Hakim menilai berbagai dalil yang diajukan kubu Yaqut mengenai keabsahan kebijakan pembagian kuota haji khusus tambahan sudah masuk ke ranah materi pokok.

Menurut pandangan majelis hakim, unsur sikap batin atau niat jahat tidak tepat diuji pada tahap perlawanan pendahuluan ini.

Selain itu, dalil terkait dugaan aliran dana dan penerimaan ribuan dolar Amerika Serikat juga dipandang sebagai bagian dari materi pembuktian.

Persoalan mengenai kerugian keuangan negara serta hubungan aliran dana dari jemaah dan pihak penyelenggara akan diuji secara mendalam dalam pemeriksaan lanjutan.

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, Yaqut diproses hukum karena diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp622.090.207.166,41.

Angka kerugian tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan melawan hukum tersebut diduga dilakukan secara bersama-sama dengan tiga terdakwa lain yang turut menyeret sejumlah nama pengurus asosiasi dan staf.

Tiga terdakwa lain yang terlibat mencakup Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, Ismail Adham, serta Asrul Azis Taba.

Jaksa menyebutkan bahwa pengisian tambahan kuota haji khusus dilakukan bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk mengakomodasi permintaan asosiasi.